Kamis, 07 Maret 2013

Pemda Halsel Gelar Nikah Massal


Pemda Halsel Gelar Nikah Massal


inas Sosial dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) akhir
tahun ini berencana menggelar  nikah massal bagi warga dibeberapa
desa. Mereka   yang dinikahkan itu telah melakukan perkawinan namun belum tercatat di pencatatan sipil serta belum mendapatkan akta nikah. Kadis Sosial dan Capil, Dahrun Samad belum lama ini mengatakan,  kegiatan  itu di pusatkan di tiga kecamatan yakni Obi Selatan, Obi Timur dan Bacan Timur Selatan. Hingga kini kata dia, data peserta nikah massal sudah masuk ke instansinya yakni Obi Selatan dan Obi Timur.

Sedangkan Bacan Timur Selatan sementara staf sedang turun membenahi data nikah missal itu. “Rencananya akhir November atau awal Desember sudah dilaksanakan, dan targetnya 2000-an peserta akan dinikahkan,”tandasnya. Rencana acara ini akan dihadiri
Bupati Muhammad Kasuba. 

“Hingga kini telah berhasil mencatatkan 4000-an keluarga mendapatkan akta nikah dan telah tercatat di pencatatan sipil. Ini merupakan program
Pemkab Halsel membantu masyarakat beragama Nasrani mendapat akta nikah, karena banyak warga telah menikah  namun belum tercatat di Capil serta belum mendapatkan akta nikah. “Mereka hanya melaksanakan pernikahan secara gereja dan belum mendapatkan akta sehingga saat pengurusan akta kelahiran anak serta dokumen kependudukan lainnya sering kesulitan,”tandasnya. Program ini adalah upaya membantu mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan.  



Pansus DOB Diminta Pertanggungjawabkan Dana Rp 11 M
LABUHA– Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)
Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) diminta mempertanggungjawabkan  anggaran yang telah digunakan  untuk  proses DOB. Anggaran  Rp 11 miliar itu dinilai tidak sesuai kinerja Pansus karena hingga kini pemekaran, Obi,Bacan dan Makian Kayoa (Makayoa), belum tuntas bahkan terkesan kabur.   “Kami minta Pansus DOB mempertanggungjawabkan anggaran Pansus  kurang lebih Rp 11 miliar itu  pada masyarakat. Inipenting karena proses DOB tidak jelas,”ujar Alim Rahman Ketua  Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Cinta Halsel (GCH) belum lama ini.

Dikatakan, jika tidak direspon Pansus DOB, maka GCH akan menyampaikan mosi tidak percaya pada DPRD dan Pemeraintah Daerah (Pemda) dengan mengajak seluruh masyarakat  dari tiga daerah pemekaran mengelar demo menuntut  pertanggungjawaban kerja Pansus yang dinilai tidak jelas itu.  Jika dilihat dari jumlah anggaran, tentu tidak seimbang dengan kinerja Pansus yang sejauh ini realisasinya masih nol. “Penyampaian pertanggung jawaban Pansus DOB di hadapan Bupati dan Pimpinan DPRD Halsel pada sidang paripurna baru-baru ini tidak realistis karena laporannya hanya dalam bentuk administrasi sementara realitasnya tidak demikian,”imbuhnya.  Dalam waktu dekat, GCH akan mengelar pertemuan dengan Pansus menanyakan pengunaan anggaran Pansus DOB itu. 
Sumber : Malut Post

1 komentar: