Pemkab Halsel Bantu Halid Rp 10

Setelah melalui desakan berbagai pihak Pemkab Halmahera Selatan akhirnya memberikan bantuan pada penderita tumor mata Halid Muhammad (3) yang kini sudah dibawa ke Makassar. Bantuan pada bocah asal desa Modayama Kayoa Utara Halmahera Selatan  itu melalui Dinas Kesehatan, dengan  memberikan biaya  rujukan pengobatan.

Kadis Kesehatan Halsel, dr Juri Hendradjadi  pada Malut Post, Rabu (9/1) mengatakan, setelah mengetahuinya melalui media massa beberapa hari belakangan ini, pihaknya langsung mengambil langkah mengkroscek di lapangan.

Dari kroscek itu, diketahui bahwa Halid memang benar berasal dari Kabupaten Halsel dan tidak memiliki Jamkesmas. Karena itu, langkah diambil pihaknya memberikan

bantuan biaya rujukan pengobatan. Kendala yang dihadapi terkait penangan pengobatan Halid katanya adalah yang bersangkutan tidak memiliki Jamkesmas. Karena itu Pemkab Halsel hanya bisa membantu biaya rujukan pengobatan. Memang, di

Halsel ada Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hanya saja itu berlaku apabila pengobatan dilakukan pada rumah sakit di Kabupaten Halsel. “Kalau ada Jamkesmas

maka kita bisa membantu pengurusan administrasinya sehingga pengobatan penderita bisa dilakukan secara gratis di rumah sakit di luar Malut yang dituju,”tandasnya.

Untuk biaya rujukan ke rumah sakit, Dinkes telah membantu  Rp10 juta yang telah ditransfer Rabu (9/1). “Sementara kita bantu biaya rujukan  Rp10 juta,” ujarnya. Bantuan ini diharapkan sedikit membantu pengobatan penyakit yang diderita Halid. Kedepannya akan diupayakan langkah lain. “Kita  dengar beberapa donatur  juga telah memberikan bantuan dan informasinya hari ini (kemarin, red) yang bersangkutan sudah diberangkatkan menjalani pengobatan di luar Malut,” tandasnya. Dia menambahkan karena di Halsel pelayanan kesehatan gratis dilakukan melalui Jamkesda yang hanya.

berlaku dalam wilayah Halsel maka kedepannya akan diupayakan

kerjasama dengan beberapa daerah khususnya rumah sakit  di luar Halsel dan Malut sehingga Jamkesda yang dimiliki warga Halsel juga dapat berlaku untuk layanan kesehatan di luar daerah. (wan/ici)

Sumber : Malut post

Read More

HCW Tuding Kapolres Halsel ‘Main Mata’

Kasus Kapal Saruma 01 Kabupatena Halmahera Selatan yang sebelumnya disidik oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Malut dan telah diambil alih oleh Polres Halmahera Selatan, sehingga sekarang kasusnya tersebut hilang.

Kasus yang semula ditangani oleh pihak penyidik Kejati Malut, statusnya sudah ditingkatkan ketahap penyidikan dan mau dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Namun, ketika prose kasus tersebut telah berjalan, pihak Polres Halsel, sengaja mengambil alih kasus tersebut dan mendiamkanya. Hal ini patut diduga pihak Polres Halsel sengaja melindungi oknum pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kalau pihak Polres Halsel tidak mampu menyidik kasus korupsi Kapal Saruma 01, Kapolda bisa serahkan kembali ke peyidik kejati Malut, agar kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cepat, karena kasus tersebut sudah cukup lama,”ungkap Sekertaris Halmahera Coorption Watch (HW) Bambng Ibra kepada Malut Post Jumat (23/11) kemarin.

Dia menambahkan, dalam pandangan HCW pejabat yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi kapal tersebut sudah jelas, sehingga Polres tidak perlu lagi menyembunyikan.

Selain itu lanjut Bambang, pihaknya menduga Kapolres telah bermain mata dengan pelaku koruptor yang ada di Halsel, sehingga berbagai kasus dugaan korupsi yang ada di Halsel tak kunjung selesai.

“Kapolda harus tahu, kabupaten yang suka melakukan kasus korupsi itu bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Sula saja, namun di Halsel dan beberapa Kabupaten lainya juga banyak dugaan kasus korupsinya, sehingga para Kapolres harus mampu menyelesaikannya,”tukasnya. (mg-9/one)

Sumber : Malut post

Read More

Kabupaten Halmahera Selatan Berpeluang Dimekarkan

KabupatenHalmahera Selatan Berpeluang Dimekarkan

Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara memiliki peluang untuk dimekarkan menjadi tiga kabupaten baru asalkan pemerintah kabupaten dan DPRD setempat sungguh-sungguh memperjuangkannya.

"Tiga daerah di Halmahera Selatan punya peluang untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru, namun harus mendapat perhatian dari pemkab setempat, karena membutuhkan lobi dengan berbagai pihak di DPR-RI maupun di Pemerintah Pusat," kata Ketua Komisi A DPRD Halmahera Selatan Gufran Mahmud, Kamis.

Ia mengatakan, komisi yang diketuainya telah mendaftarkan secara resmi usulan pemekaran ke DPR-RI melalui Komisi II untuk ditindaklanjuti. Apalagi, katanya, Komisi II melalui Fraksi PAN, Golkar dan PKS juga memberi dukungan dan menyatakan kesiapannya memperjuangkan pemekaran Halmahera Selatan asalkan ada keseriusan dari Pemkab Halsel untuk memperjuangkan tiga daerahnya masing-masing Pulau Obi, Gane Raya dan Makian Kayoa.

Halmahera Selatan dianggap punya peluang dimekarkan bersama 33 daerah yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat, karena Halsel telah perjuangkan pemekaran sejak tahun 2009 bersama daerah lainnya di Indonesia.

Menurutnya, saat ini ada 53 daerah yang diusulkan untuk dimekarkan melalui rekomendasi DPRD, jadi langkah ini harus dijemput oleh seluruh masyarakat dan pemerintah.

Komisi A DPRD Halsel juga bersama tim pemekaran Pemkab Halmahera Selatan membawa rekomendasi pemekaran tiga kabupaten baru ke pemerintah pusat dan DPRD bukan saja mendapat respon dari berbagai pihak di Jakarta.

Pasalnya, keberangkatan para wakil rakyat tersebut juga sejumlah masyarakat Obi yang dikoordinir oleh Hi Ibrahim Saleh tengah memperjuangkan aspirasi masyarakat Obi untuk memekarkan daerah yang dikenal kaya akan sumber daya alam tersebut. (AF/K004)

Read More

Inisiatif Halmahera Selatan Diapresiasi

Labuha (25/2) – Ketua Gerakan Indonesia Mengajar, Anies Baswedan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru berkualitas. Dalam kunjungannya ke 'Tana Saruma', Anies menggaris bawahi bahwa penyelesaian masalah di suatu daerah harus secara sadar dilakukan oleh orang-orang di daerah itu sendiri.
Ketika berbicara di hadapan 500 lebih peserta Pelatihan Guru Berprestasi Gerakan Desa Cerdas, Anies mengingatkan bahwa kehadiran orang luar hanya bersifat sementara, karenanya inisiatif orang di daerah itu sendiri yang seharusnya dimunculkan. “Jangan tergantung dengan orang dari luar,” begitu ujarnya di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan.
Anies juga memberi kredit kepada pemerintah daerah untuk kinerjanya dalam memajukan pendidikan. Selain itu, dia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan gebrakan-gebrakan baru untuk meningkatkan pendidikan di Halmahera Selatan. Anies juga menampilkan beberapa bukti konkret kemajuan pendidikan di Halmahera Selatan seperti prestasi anak-anak dan guru-guru.
Pelatihan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Desa Cerdas yang diadakan setiap tiga pekan. Pelatihan ini bertujuan menambah kapasitas keilmuan guru yang dikirim mengajar ke sekolah yang kekurangan. Anies menambahkan, bangsa yang memperhatikan pendidikan dan guru adalah mereka yang memperhatikan masa depan generasi muda dan masa depan bangsa.
Anies juga menekankan betapa pentingnya peran guru sebagai pembentuk masa depan bangsa. Dia memaparkan, muatan kurikulum bisa beragam namun yang menyampaikannya adalah guru. Karena itu, guru sebagai ujung tombak pendidikan harus berkualitas. “Jadi tanpa peningkatan kualitas dan distribusi guru, kurikulum tak ada artinya,” ucapnya.
Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba sangat mendukung pelatihan ini. Dia berkata, motivasi dan inspirasi dari Anies Baswedan akan berguna bagi mereka untuk membenahi masalah-masalah pendidikan di kabupaten tersebut. “Ini (Pelatihan Guru Berprestasi) sekaligus menjadi tonggak untuk melengkapi gagasan tahun prestasi kita di tahun 2013,” katanya.
Acara pelatihan dilanjutkan dengan makan malam dan dilanjutkan dengan diskusi ringan. Pada kesempatan tersebut Anies berdiskusi dengan pejabat pemerintah daerah dan guru peserta Gerakan Desa Cerdas. Kehadiran Anies di Bumi Halmahera Selatan diharapkan dapat menggerakan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk terus bekerjasama dan turun tangan memperbaiki pendidikan di daerahnya sendiri.

Sumber : Indonesia Mengajar

Read More

Pemetaan Penerapan (Diagnostic Assessment)

Pertemuan ini mengawali kegiatan Diagnostic Assessment (Pemetaan) atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Kasuba menyatakan bahwa adanya staf yang memiliki integritas dan kompetensi telah membantu Bupati untuk dapat tidur nyenyak dan lebih fokus pada hal-hal yang strategis dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Program layanan kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sedang beberapa staf kunci Kabupaten Halmahera Selatan adalah tenaga BPKP yang dipekerjakan.

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 mulai jam 08.30 sd 16.00 WIT bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara di Labuha Pulau Bacan, dilakukan Entry Meeting dan Pengisian Kuesioner Pemetaan SPIP yang diikuti oleh 72 orang peserta yang meliputi pejabat dan staf Sektretariat Daerah 38 orang, pejabat dan staf Dinas Kesehatan 30 orang, serta pejabat kunci lainnya sebanyak empat orang.

Perwakilan BPKP Povinsi Maluku melaksanakan tugas pemetaan sebagai bagian dari amanah pasal 59 PP 60/2008, yaitu BPKP wajib melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemetaan ini adalah langkah awal untuk mengetahui kondisi penerapan SPIP di masing-masing instansi pemerintah, sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan yang sudah memadai dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan (area of improvement). Berdasarkan hasil pemetaan tersebut akan disusun rencana aksi pengembangan SPIP yang disusun berdasarkan urutan prioritasnya. “Kejujuran para responden merupakan salah satu kunci sukses Pemetaan (Diagnostic Assessment) penerapan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.” Demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Slamet Hariadi, dalam sambutannya.

Kegiatan pemetaan diawali dengan entry meeting dengan Sekda dan seluruh Asisten, serta para pejabat kunci di lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan. Acara ini difasilitasi oleh Asisten II Bidang Administrasi Umum, Aminuddin, sekaligus selaku Penaggung Jawab Satgas Pelaksana Implementasi SPIP Kabupaten Halmahera Selatan.

Selanjutnya, Ketua Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Muhammad Sugeng, memaparkan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, tahap serta penetapan sampel pemetaan. Dalam kesempatan entry meeting ini Kepala Perwakilan menyerahkan action plan pemetaan penerapan SPIP kepada Sekda Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengisian lembar Kuesioner Pemetaan penerapan SPI oleh para peserta yang merupakan responden terpilih, yaitu seluruh pejabat struktural pada dua SKPD, Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan, serta beberapa staf yang telah ditunjuk.

Setelah pengisian kuesioner, acara dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut seputar rencana tindak pemetaan antara Satgas PP SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan Satgas Pelaksana Implementasi SPIP Kabupaten Halmahera Selatan selaku counterpart kegiatan pemetaan. Kedua Satgas sepakat dan berkomitmen bahwa kerjasama yang didukung dengan komunikasi yang baik akan mendukung pelaksanaan pemetaan sesuai dengan rencana tindak yang telah disepakati.
(Humas BPKP Maluku)

Read More