Halmahera Selatan Kini Punya Gerakan Desa Cerdas

Halmahera Selatan Kini Punya Gerakan Desa Cerdas

Add caption

Labuha (14/1) – Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan meluncurkan Gerakan Desa Cerdas. Gerakan itu merupakan upaya mengirim guru-guru SD dari daerah ibukota kabupaten di Labuha ke pulau-pulau yang kekurangan guru di wilayah tersebut. 

Gerakan Desa Cerdas memilih guru-guru berprestasi untuk mengajar dan berbagi ilmu kepada siswa, guru-guru yang ada di sekolah tujuan, serta masyarakat di pulau penempatan. Para guru ini akan mengajar di sekolah yang sudah ditentukan selama satu semester. Harapannya, setelah masa penugasan selesai akan diganti oleh guru lainnya. Gerakan ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan bekerjasama dengan Pengajar Muda Gerakan Indonesia Mengajar.

Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba, dalam pidato pelantikan guru berprestasi mengatakan, Gerakan Desa Cerdas ini merupakan terobosan baru yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan siswa yang ada di pelosok pulau. Beliau juga mengharapkan semua pihak bisa memberikan konstribusi untuk keberhasilan gerakan ini sehingga pendidikan siswa di Halmahera Selatan dapat ditingkatkan.

Isjwan Hasyim, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, menuturkan bahwa alasan uatama yang melatarbelakangi Gerakan Desa adalah tidak berimbangnya jumlah guru di kota dan di desa-desa yang tersebar di pulau-pulau. Sehingga gerakan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan kurang meratanya distribusi guru tersebut. 

Beliau juga menambahkan bahwa guru yang bergelimang kenyamanan mengajar di kota, kini sudah saatnya dengan ikhlas memberikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan anak-anak di pelosok pulau. Karena, anak-anak tersebut punya hak yang sama dengan anak-anak di kota untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. “Kalau bukan dari kita sendiri siapa lagi yang akan memberikan kesempatan pada anak-anak Halmahera Selatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Isjwan.

Untuk meningkatkan kapasitas pedagogis dan manajerial guru yang dikirim ke desa, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Pengajar Muda Kabupaten Halmahera Selatan mengadakan training berkala untuk para guru tersebut. Training akan diselenggarakan selama tiga minggu sekali di kota kabupaten. Selain mengikuti training, guru berprestasi ini juga diminta untuk menyampaikan evaluasi dan refleksi selama mereka bertugas di desa.

 SUMBER : INDONESIA MENGAJAR

Read More

Gempa Yang Mengguncang Halmahera Selatan

Gempa Yang Mengguncang Halmahera Selatan

Gempa tektonik berkekuatan 5,5 Skala Richter (SR) menguncang Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kamis , sekitar pukul 09.02 WIT.

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kamis pagi, gempa episentrisnya di 1.36 Lintang Selatan dan 127.45 Bujur Timur atau 119 KM arah Barat Daya Halmehera Selatan.

Gempa pada kedalaman 10 di bawah laut tidak menimbulkan gelombang pasang(tsunami).

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah rawan gempa dan tsunami karena terletak pada pertemuan tiga lempeng besar yakni Pasifik, Indo Australia dan Eurasia.

Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.

Sumber: Antara

  

Read More

PEMEKARAN DESA

PEMEKARAN DESA

Ketua Pansus Pemekaran Desa dan Kecamatan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Muhamad Yunus Nazar mengatakan sejumlah desa di kabupaten itu layak dimekarkan.

“Kami telah mengevaluasi desa-desa yang diajukan pemerintah kabupaten untuk dimekarkan,” kata Nazar, Kamis (6/12/2012).

Selain itu, pihaknya juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap desa-desa tersebut.

Selama lima hari pihaknya melakukan verifikasi di zona Obi yang terdiri dari lima kecamatan.

Berdasarkan pengamatan pansus menurutnya, beberapa desa yang tidak diusulkan oleh pemda juga memenuhi syarat untuk dimekarkan.

“Justru di antara desa-desa yang diusulkan untuk dimekarkan, terdapat beberapa desa yang tidak layak dimekarkan,” katanya.

Beberapa desa yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dimekarkan di antaranya adalah Tabuji, Anggai, Sum, dan Mano.

Sedangkan beberapa desa yang dinyatakan belum siap dari sisi administrasi di antaranya Soligi, Manatahan, dan Jikohai.

Sementara untuk Desa Madopolo, yang tidak menjadi usulan Pemda Halmahera Selatan namun dinilai layak dimekarkan, diminta menyerahkan semua data yang menjadi prasyarat pemekaran desa.

Dia mengatakan saat tim pansus turun ke lapangan ada beberapa desa yang meminta dimekarkan, di antaranya Desa Laiwui yang menginginkan dimekarkan menjadi tiga desa.

Desa Wayaloar juga ingin dimekarkan menjadi tiga desa, dan Desa Fluk yang meminta dimekarkan menjadi dua desa.

Saat ini Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 249 desa yang tersebar di 30 kecamatan. Jumlah desa tersebut bisa dimekarkan menjadi 300 desa. (Antara/K46)
SUMBER: BISNIS-KTI.COM

Read More

Warga di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam sebulan terakhir mengeluhkan buruknya jaringan telpon seluler, sehingga menghambat aktivitas komunikasi pelanggan PT Telkomsel setempat.

Salah seorang pelanggan PT Telkomsel di Halsel, Ridwan Hanafi mengatakan di Ternate, Rabu, sejak sebulan terakhir, warga di Kota Labuha mengeluhkan buruknya layanan jaringan telekomunikasi dari provider PT Telkomsel.

Sejumlah warga Labuha mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pelayanan telekomunikasi dari operator telkomsel. Jaringan telkomsel sejak beberapa bulan terakhir, mengalami gangguan yang cukup kronis, hingga warga tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

"Kondisi seperti ini harus ada tindak lanjut dari pihak telkomsel, agar komunikasi bisa lancar serta tidak mengalami gangguan bukan hanya saat melakukan panggilan, namun pada semua jenis komunikasi yang menggunakan fasilitas telepon seluler," katanya.

Ia meminta pihak telkomsel untuk menambah BTS atau menambah kapasitas pengguna pada tower yang ada di sekitar ibukota kabupaten, kalau memang harus ditambah tower, telkomsel harus menambah, tapi kalau tambah kapasitas lebih bagus agar tidak menggangu komunikasi.

Sebelumnya, warga kota Ternate juga mengeluhkan hal yang sama. Beberapa warga di Ternate bahkan telah berpindah operator karena buruknya jaringan telkomsel di daerah tersebut.

Sementara itu, Manager Jaringan PT Telkomsel Cabang Ternate Ridwan ketika dikonfirmasi mengaku, bahwa pihaknya sering menerima keluhan dari warga mengenai seringnya terjadi gangguan jaringan Telkomsel saat warga berkomunikasi, karena tingginya pelanggan Telkomsel di Malut.

"Penyebab terjadinya gangguan jaringan saat berkomunikasi menggunakan layanan Telkomsel tersebut juga dipicu oleh berbagai faktor diantaranya akibat banyaknya pengguna jasa layanan Telkomsel di daerah ini, seperti yang menggunakan facebook mobile dan Blackberry," katanya.

Pihaknya juga mengakui kalau pelanggan yang menggunakan Telkomsel di Malut sangat tinggi, sehingga sewaktu-waktu sering mengalami gangguan karena padatnya pengguna Telkomsel di daerah ini.

Menurut dia, kapasitas Telkomsel di wilayah Malut sebenarnya masih cukup besar yakni sebesar 1,2 juta pelanggan, sementara pengguna Telkomsel saat ini baru 422 ribu pelanggan.(ant/ev/foto:google)
SUMBER: CIPUTRA NEWS

Read More

PEMKAB DORONG PERCEPATAN INVESTASI DI HALMAHERA SELATAN

PEMKAB DORONG PERCEPATAN INVESTASI DI HALMAHERA SELATAN

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), terus mendorong percepatan bagi investor untuk menanamkan investasi di kabupaten tersebut.

Kepala Dinas Pertambangan Pemkab Halsel, Rusdi Hud Somadayo di Ternate, Selasa mengatakan, pemkab terus mendorong agar investasi di Halsel tumbuh, sehingga pertumbuhan ekonomi di Halsel terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Akan tetapi, kendala perusahan untuk mengantongi Izin Pinjam Kawasan (IPK) dari pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati dan gubernur," katanya.

Selain itu, prinsipnya semua rekomendasi bupati itu sudah dikeluarkan, demi percepatan proses izin pinjam kawasan dan yang menjadi kendala adalah proses dari provinsi dan pusat ini yang menjadi hambatan investor untuk berinvestasi.

Kendala yang kedua terkait dengan pendapatan daerah di 2013 juga itu adalah persoalan regulasi yang tidak pasti sebagai buktinya adalah di dalam Undang-Undang nomor 4 tentang target produksi itu pusat hanya menentukan total target produksi per povinsi.

Selain itu, kata Rusdi, produksi menetapkan kuota per produksi per kabupaten dan kabupaten yang menentukan kuota produksi setiap perusahan.

Hal itu, lanjutnya, disesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) per perusahan, jadi dilihat dari regulasi seperti itu maka pemerintah daerah kabupaten melihat dan menganalisisnya, maka dapat menentukan target produksi per perusahan.

Di situ bisa menentukan berapa besar pendapatan yang akan diperoleh dari target produksi yang ada tetapi kenyataanya yang sekarang Dirjen atas nama Menteri menetapkan dan menentukan kuota per perusahan.

Untuk tahun 2013, kata Rusdi, sampai hari ini untuk kuota produksi di tahun 2013 itu perusahan sendiripun belum mengkantongi berapa target produksi dan belum mendapatkan berapa jumlah kuota produksi pemerintah pusat.

"Dari Dirjen atas nama Menteri dan dalam waktu dekat ada beberapa perusahan akan mempresentasikan rencana anggaran biaya perusahan dan sebelumnya sudah ada beberapa perusahan yang sudah mempresentasekannya," ujarnya.

Sekalipun kita sudah mencanangkannya namun kalau pusat memberikat kuotanya terbatas ini sangat mempengaruhi target produksi dan target PAD.(ant/ev)

Read More